Insentif untuk mobil listrik impor utuh, yang mana ditetapkan pemerintah lewat Perpres 79 tahun 2023, akan berlaku sampai 2025 mendatang. Adapun insentif itu mencakup potongan bea masuk impor, PPnBM serta pajak daerah.
Insentif ini tiada termasuk Pajak Pertambahan Skor atau PPN yang sebesar 11 persen. Ini adalah berbeda dari pembelian mobil listrik buatan di negeri yang digunakan sudah ada menikmati PPN hanya saja 1 persen.
Deputi Lingkup Kesepahaman Infrastruktur serta Transportasi Kementerian Koordinator Sektor Maritim serta Pengembangan Usaha Rachmat Kaimuddin menyatakan bukan dikecualikannya PPN 11 persen untuk mobil listrik impor untuk membedakan yang digunakan diproduksi di dalam pada negeri.
“Bagi yang dimaksud hendak berikrar menghasilkan pabrik di tempat Indonesia, kita akan berikan keringanan waktu dua tahun sampai akhir 2025, Pajak Penjualan Barang Mewah serta bea masuknya kami berikan nol persen, tapi, PPN-nya masih 11 persen supaya jadi pembeda dengan yang mana dalam dalam,” kata beliau di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (15/12/2023).
Ia menekankan sektor otomotif yang mana hendak mendirikan pabrik mobil listrik di area Tanah Air masih diperbolehkan untuk mengimpor mobil CBU hingga akhir 2025, sebagaimana tertuang di Perpres Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan menghadapi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Proyek Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik.
Meski begitu, Rachmat menekankan bahwa dia harus memproduksi kendaraan pada di negeri dengan jumlah keseluruhan yang digunakan identik dengan kendaraan yang dimaksud dia impor hingga 2027.
Bila jumlah keseluruhan yang mana sudah ditentukan tak tercapai, Rachmat mengumumkan merek akan dikenakan sanksi sebesar nilai yang digunakan setara dengan insentif yang dimaksud diberikan.
“Jadi, kalau merekan impor misalnya seribu unit sampai 2025, dia harus produksi seribu juga di tempat 2027. Kalau kurang dia harus bayar, dikenakan sanksi sebesar insentif yang tersebut kita berikan. Jadi, tiada mampu main-main pura-pura memproduksi padahal tidak,” Rachmat menjelaskan.
Selain itu, diskon PPN dari 11 persen menjadi 1 persen juga bukan akan berlaku bagi item CBU. Pasalnya, produk-produk yang dimaksud bukan memiliki aturan Level Komponen Dalam Negeri sesuai dengan Perpres.
Rachmat mengatakan bahwa para produsen tidak ada semata-mata dapat menciptakan pabriknya sendiri, namun, juga diperbolehkan untuk menggandeng prasarana perakitan lokal untuk memproduksi mobil listrik.
“Sebenarnya pada prinsipnya harus TKDN 40 persen, jadi apakah bikin pabrik atau apakah ia bisa saja kerjasama, selama itu cukup TKDN, maka tenaga kerja dibangun di dalam domestik,” tutup Rachmat.
